BOGOR – Mahasiswa yang tergabung dalam Universitas Ibn Khaldun Bogor Geruduk Istana mengultimatum Presiden Joko Widodo selama 2×24 jam untuk mengambil sikap terhadap tuntutan mahasiswa.
Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor mendesak Presiden Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang terjadi di Indonesia.
Permasalahan yang dimaksud adalah mulai dari mafia minyak goreng, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, kenaikan harga BBM jenis Pertamax, hingga wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi hal-hal yang belakangan menjadi isu hangat.
“Persoalan dan tantangan rakyat Indonesia yang terjadi hari ini tidak lah sedikit, rakyat sangat mendambakan pemerintahan yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat, serta menjunjung tingi asas demokrasi, bukan pemerintahan yang selalu memberikan karpet merah kepada para kapitalistik dan neo liberastik,” kata Presiden Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor Ardian Fatkhurohman dalam keterangan resminya, Sabtu (9/4) seperti yang dilansir JPNN Jabar.
Ardian menambahkan, mahasiswa yang tergabung dalam UIKA Geruduk Istana menuntut dan mengecam Presiden Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja jajaran kabinet yang bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Itu termasuk menyediakan bahan pokok yang murah untuk seluruh masyarakat Indonesia,” tambahnya.
Lebih lanjut, mereka juga mendesak DPR agar tidak menjadi pengkhianat amanat reformasi dengan alasan apa pun, seperti penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan hingga wacana 3 peiode.
Kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan wacana kenaikan harga Pertalite juga diminta untuk dikaji ulang, mengingat situasi pandemi Covid-19 yang masih terjadi.
“Menuntut serta mendesak Presiden Jokowi dan pemerintah untuk mengkaji ulag tentang kenaikan harga BBM jenis Pertamax serta menolak keras wacana kenaikan harga Pertalite dan gas elpiji 3 kg,” jelasnya.
Tidak hanya BBM, kenaikan PPN yang diberlakukan pemerintah juga dirasa memberatkan masyarakat. Sehingga Ia dan rekan-rekan lainnya meminta untuk membatalkan kenaikan PPN tersebut. Pasalnya, kenaikan PPN akan berdampak pada kenaikan segala harga bahan pangan kebutuhan masyaralat Indonesia.
“Mendesak Kementerian Perdagangan segera menuntaskan oknum mafia minyak di Indonesia,” ungkapnya.
UIKA Geruduk Istana, kata Ardian, memberikan waktu 2×24 jam kepada Presiden Jokowi untuk mengambil sikap dan memberikan keterangan resminya.
“Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan tidak ada respons yang diberikan, maka kami siap untuk berlipat ganda dan turun aksi kembali dengan massa yang lebih besar,” tegasnya. by jpnncom
